Cara Elegan Bilang Uangnya Memang Sedang Tidak Ada
Tahun 2026 belum datang, tapi bayang-bayangnya sudah bikin kening DPRD DIY berkerut. Bukan karena kalender berganti, melainkan karena satu fakta pahit, dana transfer pusat dipastikan menyusut. Dalam bahasa yang lebih jujur, kas daerah tidak lagi selega dulu. Dan ketika uang menipis, pilihan kebijakan pun ikut diuji.
DPRD DIY tampaknya tak ingin menunggu sampai APBD megap-megap. Solusi yang mulai digeser ke meja diskusi adalah kolaborasi dengan sektor swasta dan memeras potensi BUMD lebih keras dari biasanya. Logikanya sederhana, kalau pusat mengendur, daerah harus cari cara sendiri agar pelayanan publik tak ikut kempis.
Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menyebut kolaborasi dengan swasta bukan lagi opsi tambahan, melainkan kebutuhan. Terutama untuk kegiatan yang, meminjam istilah halus, sebenarnya bisa dibiayai swasta. Artinya, pemerintah daerah mulai memilah mana yang wajib dibiayai negara dan mana yang bisa dilempar ke mekanisme pasar.
"Di 2026 dana transfer kita sudah mengalami penurunan. Yang kita dorong adalah sinergi antara pemda dengan pihak swasta, terutama untuk kegiatan yang sebenarnya bisa didanai swasta agar kesan penurunannya tidak terasa di masyarakat," kata Imam.
Kata kuncinya ada pada frasa tidak terasa di masyarakat. Sebab, dalam politik anggaran, yang paling ditakuti bukan defisit, melainkan protes publik ketika layanan terganggu. Maka, kolaborasi swasta diharapkan bisa menjadi bantalan, supaya jalan tetap dibangun, program tetap jalan, dan RPJMD tidak sekadar jadi dokumen indah di rak birokrasi.
Namun, menggandeng swasta saja tidak cukup. DPRD DIY juga mulai menoleh ke anak-anak usaha daerah, BUMD. Harapannya, BUMD tak lagi sekadar eksis di papan nama, tapi benar-benar produktif menyumbang pendapatan.
"BUMD harus didorong dari sisi efisiensi dan produktivitasnya supaya bisa menutupi penurunan transfer," ujar Imam.
Masalahnya, sejauh ini yang benar-benar terasa kontribusinya baru sektor perbankan daerah, terutama BPD. BUMD lain masih seperti janji kampanye. Potensial, tapi belum maksimal.
"Yang paling terasa itu baru di BPD. Untuk yang lain memang perlu terus didorong agar bisa berkontribusi lebih banyak," tambahnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, DPRD DIY juga memilih menahan diri dalam urusan regulasi. Tahun 2026 nanti, agenda pembentukan peraturan daerah akan dipangkas. Dari target yang semula lebih ambisius, hanya enam perda yang akan diprioritaskan. Sedikit, tapi diharapkan tepat sasaran.
Singkatnya, 2026 menjadi tahun ujian bagi DIY. Bagaimana tetap melayani publik dengan anggaran yang lebih ramping. Kolaborasi swasta, optimalisasi BUMD, dan seleksi kebijakan menjadi tiga jurus yang disiapkan. Tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua strategi itu benar-benar bekerja, atau sekadar cara elegan untuk bilang, uangnya memang sedang tidak ada.
