Kenapa Yogyakarta Masih Istimewa, Surakarta Tidak?

Kalau kita bicara soal rivalitas, Persija vs Persib itu receh. Rivalitas paling legendaris di tanah Jawa sebenarnya adalah Yogyakarta vs Surakarta. Dua-duanya lahir dari rahim yang sama, Mataram Islam, lewat Perjanjian Giyanti 1755. Tapi lihat nasib mereka sekarang, Yogyakarta masih punya Sultan yang otomatis jadi Gubernur, sementara Surakarta? Ya, jadi kota besar di bawah naungan Provinsi Jawa Tengah.

Kenapa sejarah bisa setega itu? Apakah ini soal kutukan, atau soal siapa yang lebih jago "cari muka" di depan Republik yang baru lahir?

Bayangkan tahun 1945. Proklamasi baru saja dibacakan. Indonesia itu seperti startup yang baru rilis. Kantor belum jelas, modal nol, dan musuh (investor lama alias Belanda) mau datang lagi buat narik aset.

Di saat banyak raja-raja di Nusantara masih mikir, "Eh, nanti kalau gabung RI, gaji gue berapa?", Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII justru melakukan gerakan sat-set yang luar biasa. Hanya dua hari setelah proklamasi, mereka sudah kirim kawat ucapan selamat.

Puncaknya adalah Amanat 5 September 1945. Bunyinya tegas, Yogyakarta adalah bagian dari RI, dan Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini bukan cuma soal loyalitas, ini adalah manuver hukum internasional. Sultan mengunci status Jogja sebagai entitas politik yang sah sebelum Belanda sempat bilang "Itu wilayah kami.".

Sultan HB IX bahkan melakukan hal yang bikin kita geleng-geleng kepala sekarang: menyerahkan cek pribadi untuk gaji pegawai negara dan operasional pemerintah yang pindah ke Jogja tahun 1946. Istilahnya, Sultan itu angel investor pertama Republik ini. Tanpa bunga, tanpa jaminan balik modal.

Lalu, gimana dengan Solo? Sebenarnya, Sunan Pakubuwono XII dan Mangkunegara VIII juga menyatakan dukungan ke RI. Tapi masalahnya, internal Surakarta saat itu lebih rumit dari drama keluarga di sinetron.

Di Solo, ada dua otoritas. Kasunanan dan Mangkunegaran. Komandonya nggak tunggal. Selain itu, ada sentimen "Anti-Swapraja" yang sangat keras di sana. Kelompok pejuang dan massa rakyat di Solo menganggap elite keraton terlalu akrab dengan Belanda selama masa penjajahan.

Efeknya? Terjadi gejolak sosial. Penculikan tokoh-tokoh penting sering terjadi, bahkan PB XII sempat "diamankan" oleh kelompok pejuang. Solo dianggap tidak stabil secara politik. Pemerintah pusat di Jakarta yang saat itu lagi pusing dikejar Belanda, melihat Solo sebagai beban keamanan daripada aset politik. Akhirnya, pada 16 Juni 1946, status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) dibekukan dan wilayahnya dilebur ke Provinsi Jawa Tengah. Game over.

Standar jurnalisme internasional menekankan pada aspek "kontrak sosial". Jogja berhasil bertahan karena Sultan HB IX berhasil melakukan transformasi citra dari "Raja yang disembah" menjadi "Pemimpin yang melayani".

Ingat cerita Sultan yang mau mengangkut bakul jamu pakai mobilnya? Atau keputusannya menjadikan keraton sebagai tempat kuliah Universitas Gadjah Mada (UGM)? Itu adalah simbolisasi bahwa kekuasaan monarki telah melebur dengan kepentingan rakyat jelata.

Sedangkan di Surakarta, proses transisi ini terhambat oleh konflik internal dan resistensi gerakan kiri yang sangat kuat di sana. Solo terjebak dalam pusaran revolusi sosial yang ingin menghapus segala bentuk feodalisme sampai ke akar-akarnya.

Jadi, kalau hari ini kita melihat Yogyakarta tetap punya otonomi khusus, itu bukan cuma karena mereka punya sejarah panjang. Itu adalah buah dari keputusan politik yang sangat berisiko pada tahun 1945.

Satu kerajaan memilih bertaruh segalanya, harta dan takhta, untuk sebuah negara yang belum tentu menang melawan penjajah. Satunya lagi kehilangan momentum karena terjebak dalam konflik internal dan stigma masa lalu.

Jogja tetap istimewa karena mereka "membeli" keistimewaan itu dengan pengorbanan nyata di masa-masa paling kritis Republik. Sedangkan Solo? Solo tetap istimewa di hati kita lewat kulinernya, tapi secara administratif, mereka adalah bukti bahwa dalam politik, telat sedetik saja bisa mengubah nasib selamanya.