Sekolah Sepi Murid, Komisi D DPRD DIY Justru Salahkan Stigma, Bukan Zonasi

Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu.(Ekspos Jogja/Rama)

Fenomena sekolah yang kesulitan memenuhi kuota peserta didik baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai memiliki persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar penerapan sistem zonasi. Selain persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, faktor kemampuan ekonomi keluarga juga disebut ikut memengaruhi pilihan pendidikan.

Ringkasan Artikel:

• DPRD DIY menilai ketimpangan jumlah murid di sejumlah sekolah dipengaruhi stigma terhadap kualitas sekolah dan faktor biaya pendidikan.
• Persepsi adanya sekolah unggulan membuat distribusi peserta didik tidak merata, terutama di sekolah yang berada di wilayah pinggiran.
• Banyak orang tua lebih memilih sekolah negeri karena dinilai lebih terjangkau dibanding sekolah swasta.
• Optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai dapat membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Stigma Sekolah Dinilai Masih Mempengaruhi Pilihan Orang Tua

Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu menilai persoalan sekolah yang kekurangan murid tidak bisa dipandang hanya dari sisi kebijakan zonasi. Menurutnya, masih ada stigma di masyarakat yang membedakan sekolah sebagai bermutu dan tidak bermutu.

Pandangan tersebut dinilai memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah bagi anaknya. Dampaknya, sejumlah sekolah menerima peserta didik dalam jumlah besar, sementara sekolah lain, khususnya di kawasan pinggiran, kesulitan memperoleh murid baru.

Dwi berpandangan seluruh sekolah menjalankan kurikulum yang sama. Ia juga menilai kualitas tenaga pendidik tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan citra atau persepsi yang berkembang di masyarakat.

Faktor Biaya Ikut Menentukan Distribusi Peserta Didik

Selain stigma, kondisi ekonomi keluarga disebut menjadi faktor lain yang memengaruhi pemerataan jumlah siswa antarsekolah. Banyak orang tua memilih sekolah negeri karena dianggap menawarkan biaya pendidikan yang lebih terjangkau.

Kondisi tersebut membuat sebagian sekolah swasta, terutama yang berada di wilayah dengan tingkat ekonomi masyarakat relatif rendah, menghadapi tantangan lebih besar dalam menarik peserta didik baru.

Menurut Dwi, persoalan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan masih dipengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya melalui pengaturan zonasi.

Program PIP Dinilai Dapat Membantu Sekolah di Wilayah Pinggiran

Untuk mengurangi hambatan biaya pendidikan, Dwi mendorong sekolah mengoptimalkan pemanfaatan berbagai program bantuan pemerintah, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP).

Ia menilai sekolah yang berada di kawasan dengan kondisi ekonomi masyarakat terbatas memiliki peluang lebih besar mengidentifikasi calon penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan tersebut, beban biaya pendidikan diharapkan dapat berkurang sehingga kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan tetap terbuka.

Pemerataan Pendidikan Dinilai Perlu Pendekatan Menyeluruh

Dwi berharap persoalan sekolah yang kekurangan murid tidak hanya dibahas dalam konteks zonasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu memberi perhatian terhadap kesenjangan ekonomi masyarakat serta menghilangkan stigma yang selama ini membentuk persepsi mengenai kualitas sekolah.

Upaya pemerataan pendidikan dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Ketika akses pendidikan semakin setara dan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah meningkat, peluang setiap sekolah untuk berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas juga akan semakin terbuka.