Ketika Pengamanannya Lebih Spektakuler daripada Demonstrasinya

Jakarta hari ini kembali menjalankan ritual demokrasi yang sudah sangat kita hafal alurnya. Apalagi kalau bukan mahasiswa turun ke jalan, aparat turun lebih banyak, barikade dipasang, orator berteriak, netizen berdebat, lalu menjelang malam semua pulang.

Yang tersisa hanya kemacetan, sampah, foto udara dari drone, dan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar dijawab. Menurut kalian apakah semua ini sepadan?

Menurut data resmi, polda metro jaya menyiagakan 6.088 personel gabungan tni-polri untuk mengamankan aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah titik jakarta.

Personel tersebut terdiri dari anggota tni, brimob, sabhara, polda metro jaya, hingga polres jakarta pusat. Pengamanan difokuskan di kawasan dpr/mpr, bundaran hotel indonesia, patung kuda, dan sekitar cikini. 

Enam ribu delapan puluh delapan personel, coba berhenti sejenak di angka itu. Jika satu orang membutuhkan ruang satu meter persegi, maka jumlah aparat yang disiagakan hari ini cukup untuk memenuhi lapangan sepak bola ukuran standar internasional.

Sementara di sisi lain, publik kesulitan menemukan laporan bahwa demonstrasi hari ini berkembang menjadi kerusuhan besar, pengepungan objek vital negara, atau situasi yang mendekati eskalasi reformasi 1998 maupun gelombang omnibus law 2020 lalu.

Yang terlihat justru paradoks yang menarik. Negara tampak jauh lebih siap menghadapi demonstrasi daripada menghadapi pertanyaan tentang biaya pengamanannya.

Demokrasi Memang Mahal, Tapi Jangan Sampai Jadi Hobi yang Mahal

Kalimat demokrasi itu mahal sering diulang untuk membenarkan banyak hal. Pemilu mahal, pilkada mahal, dan pastinya pengamanan demonstrasi juga mahal. 

Tapi, masalahnya bukan pada mahalnya. Masalahnya adalah ketika biaya yang keluar jauh lebih mudah dihitung daripada hasil yang diperoleh.

Mahasiswa datang membawa tuntutan ekonomi. Mereka menyoroti kondisi ekonomi nasional, harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah.

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan menerima aspirasi tersebut sebagai masukan, tetapi mengingatkan bahwa berbagai persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan dalam tenggat waktu singkat. 

Sampai di sini semuanya terdengar normal. Yang menjadi persoalan adalah publik tidak melihat ukuran keberhasilan yang jelas.

Apakah ada kebijakan yang berubah hari ini Apakah ada keputusan yang dicabut? Apakah ada komitmen resmi yang berhasil dipaksa keluar?

Kalau jawabannya belum ada, maka rakyat berhak bertanya apa yang sebenarnya sedang diproduksi oleh demonstrasi ini selain konten media sosial?

Barikade yang Menjadi Tujuan

Sebagai mantan aktivis, saya heran melihat satu fenomena yang makin sering terjadi. Banyak aksi sekarang terlihat lebih fokus mencapai barikade polisi daripada mencapai tujuan politik. Barikade seakan menjadi panggung utama.

Begitu ada pagar kawat berduri, mobil taktis, dan tameng polisi, kamera langsung menyala. Seolah-olah musuh utama demonstrasi bukan lagi kebijakan yang ditolak, melainkan pagar pembatas yang dipasang aparat.

Padahal dalam logika gerakan mahasiswa lama, barikade hanyalah hambatan menuju tujuan. Tujuannya tetap keputusan politik. Tujuannya tetap perubahan kebijakan. Tujuannya tetap hasil. Bukan foto heroik di depan tameng.

Negara Takut atau Sekadar Berjaga-jaga?

Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengerahan ribuan personel dilakukan untuk menjamin keamanan aksi serta mengantisipasi kemungkinan adanya provokator yang menunggangi demonstrasi. Bahkan aparat dilarang membawa senjata api dan diminta mengedepankan pendekatan humanis. 

Penjelasan itu masuk akal. Polisi memang dibayar untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kalau terjadi kerusuhan, publik akan bertanya kenapa aparat tidak siap.

Namun pertanyaan sebaliknya juga sah diajukan. Jika demonstrasi berjalan relatif terkendali, apakah pengerahan lebih dari enam ribu personel memang proporsional?Berapa biaya operasionalnya? Berapa kendaraan yang dikerahkan? Berapa anggaran logistik yang digunakan? Mengapa pertanyaan itu penting Karena uang yang dipakai bukan uang polisi. Bukan uang mahasiswa. Bukan uang politisi. Melainkan uang rakyat.

Mungkin Kita Sedang Kecanduan Simbol

Ada kemungkinan yang lebih mengkhawatirkan. Bukan mahasiswa yang salah. Bukan polisi yang salah. Mungkin seluruh ekosistem politik kita mulai kecanduan simbol. Mahasiswa merasa aksi berhasil ketika menjadi trending topic.

Politisi merasa sudah mendengar rakyat ketika menerima berkas tuntutan. Aparat merasa tugas selesai ketika massa bubar tanpa kerusuhan. Media merasa pekerjaannya selesai ketika foto demonstrasi sudah tayang.

Padahal tidak satu pun dari itu otomatis menyelesaikan masalah yang menjadi alasan demonstrasi digelar. Akhirnya yang tersisa hanya siklus tanpa akhir. Mahasiswa datang, aparat berjaga, politisi mendengar, media meliput, lalu semua pulang.

Lalu beberapa bulan kemudian, kita mengulang adegan yang sama dengan poster yang berbeda. Kalau begitu, mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukanlah mengapa mahasiswa datang ke jakarta. Bukan pula mengapa polisi memasang barikade. 

Melainkan mengapa setelah bertahun-tahun berdemokrasi, kita masih lebih pandai mengelola demonstrasi daripada menyelesaikan alasan demonstrasi itu sendiri.