Bukan Sekadar Bangun Kolam, KKP Ingin Budi Daya Ikan di DIY Berkelanjutan

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bertemu dengan tim KKP membahas program budi daya ikan tematik. (Ekspos Jogja/Tama)

Harapan baru mulai tumbuh dari kalurahan-kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan lokasi telah lolos verifikasi awal untuk menjadi bagian dari program budi daya ikan tematik yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika berjalan sesuai rencana, program ini tak hanya menghadirkan kolam ikan, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan.

Ringkasan Artikel:

• Sebanyak 64 dari 82 usulan lokasi di DIY lolos verifikasi awal sebagai calon penerima program budi daya ikan tematik KKP yang menyasar tingkat kalurahan.
• Program dirancang untuk meningkatkan produksi perikanan budi daya, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan Program Makan Bergizi Gratis.
• Pemerintah DIY menilai tantangan terbesar bukan pembangunan kolam, melainkan memastikan tata kelola, kualitas benih, dan keberlanjutan program setelah bantuan diberikan.
• Sistem mini Recirculating Aquaculture System (mini-RAS) akan diterapkan agar penggunaan air lebih efisien dan budi daya tetap optimal di lahan terbatas.

Program Budi Daya Ikan Tematik Mulai Disiapkan di DIY

Sebanyak 64 lokasi di berbagai kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memenuhi syarat awal sebagai calon penerima program budi daya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jumlah tersebut berasal dari 82 usulan yang telah melalui proses identifikasi dan verifikasi.

Program itu menjadi salah satu agenda yang dibawa Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, saat bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Haeru menyampaikan bahwa KKP lebih dahulu meminta dukungan Pemerintah Daerah DIY sebelum memasuki tahapan teknis bersama organisasi perangkat daerah.

Selain program budi daya ikan tematik, KKP juga memperkenalkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditujukan untuk mendorong transformasi kawasan pesisir dan desa nelayan menjadi kawasan maritim yang lebih modern dan berdaya saing.

KKP Ingin Program Tak Berhenti pada Pembangunan Kolam

Menurut Haeru, tujuan utama program bukan sekadar membangun fasilitas budi daya, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budi daya, memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus menopang kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Karena kami mau masuk ke wilayah DIY, tentu harus kulonuwun dulu kepada tuan rumah. Alhamdulillah beliau sangat mendukung. Selanjutnya teknisnya akan kami diskusikan bersama dinas terkait," ujar Haeru.

Dukungan Pemerintah DIY dinilai menjadi fondasi penting agar pembahasan teknis hingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif di tingkat daerah.

Keberlanjutan Jadi Tantangan Terbesar Program

Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti menilai tantangan terbesar justru muncul setelah pembangunan selesai dilakukan.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola, kesiapan kelompok masyarakat, serta ketersediaan benih ikan berkualitas sehingga aktivitas budi daya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Setiap lokasi direncanakan memanfaatkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan kolam budi daya komoditas seperti lele dan nila.

Ni Made menegaskan program harus mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat, bukan hanya menghasilkan infrastruktur baru.

Mini-RAS Disiapkan agar Hemat Air dan Produktif

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Hery Sulistio Hermawan menjelaskan program akan menggunakan sistem mini Recirculating Aquaculture System (mini-RAS).

Teknologi tersebut memungkinkan air budi daya disaring dan digunakan kembali sehingga lebih hemat air. Sistem ini juga dinilai sesuai untuk wilayah dengan lahan terbatas karena tetap mampu menjaga kualitas air selama proses budi daya berlangsung.

Pembangunan fisik kolam akan dibiayai KKP melalui bantuan kepada kalurahan dengan memanfaatkan tanah kas desa. Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan berupa benih, pakan, hingga pendampingan kepada kelompok masyarakat.

Komoditas yang diprioritaskan pada tahap awal adalah ikan lele dan nila karena memiliki pasar yang luas, termasuk sebagai bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika tidak ada perubahan, pembangunan fisik dijadwalkan mulai awal September, dilanjutkan dengan pendampingan agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal.