Fraksi NasDem, PPP, dan PSI DPRD DIY Dorong Raperda RPPLH Adaptif dan Digital

Stevanus Christian Handoko (Ekspos Jogja/Rama)

Di tengah tantangan perubahan iklim, bencana, hingga tekanan terhadap kualitas lingkungan, arah pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai perlu memiliki fondasi yang lebih adaptif. Karena itu, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DIY 2026–2056 mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai NasDem dan PSI di DPRD DIY.

Fraksi menilai dokumen tersebut bukan sekadar rencana jangka panjang, melainkan pijakan penting agar kebijakan lingkungan di DIY mampu menjawab tantangan masa depan melalui tata kelola yang kuat, pengawasan efektif, serta pemanfaatan teknologi digital.

Ringkasan Artikel:

• Fraksi Partai NasDem, PPP dan PSI mendukung pembentukan Raperda RPPLH DIY 2026–2056 dengan sejumlah usulan untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
• Penguatan tata kelola, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian insentif dinilai menjadi faktor penting agar implementasi RPPLH berjalan efektif.
• Fraksi mengusulkan RPPLH dapat diperbarui ketika terjadi perubahan kondisi strategis, termasuk bencana, pandemi, maupun perubahan risiko ekologis.
• Digitalisasi melalui sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dinilai mampu meningkatkan transparansi, kolaborasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

Fraksi Dorong Tata Kelola Lingkungan Lebih Kuat

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem, PPP dan PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH DIY Tahun 2026–2056.

Dalam pandangannya, fraksi memberikan apresiasi atas penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diproyeksikan menjadi pedoman pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Meski mendukung pembentukan regulasi tersebut, Fraksi NasDem, PPP dan PSI mengusulkan agar prinsip good environmental governance atau tata kelola lingkungan yang baik dicantumkan secara tegas sebagai salah satu asas dalam Raperda.

Menurut fraksi, keberadaan asas tersebut akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinilai Harus Lebih Tegas

Selain aspek perencanaan, fraksi menilai keberhasilan RPPLH sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Karena itu, mereka mengusulkan adanya ketentuan yang lebih jelas mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan RPPLH, kewajiban seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi ketentuan, hingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Fraksi juga mengusulkan penerapan sanksi administratif sesuai kewenangan pemerintah daerah agar pelaksanaan RPPLH memiliki kepastian dalam pengawasan maupun penegakan aturan.

Di sisi lain, pendekatan pembinaan juga dinilai penting. Fraksi mengusulkan adanya mekanisme pemberian insentif bagi pemerintah kabupaten dan kota yang menunjukkan kinerja baik dalam menjalankan RPPLH, baik melalui dukungan pendanaan, program prioritas, bantuan teknis, maupun bentuk penghargaan lainnya.

RPPLH Diminta Adaptif Menghadapi Perubahan Kondisi Strategis

Fraksi turut menyoroti mekanisme perubahan RPPLH agar tidak hanya bergantung pada perubahan peraturan perundang-undangan.

Menurut usulan yang disampaikan, dokumen tersebut juga perlu dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan kondisi strategis yang berdampak terhadap lingkungan.

Beberapa kondisi yang disebut meliputi bencana alam, bencana sosial, pandemi, perubahan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perubahan risiko ekologis, hingga kondisi luar biasa lainnya.

Dengan mekanisme yang lebih fleksibel, RPPLH diharapkan tetap relevan sebagai acuan pembangunan lingkungan hidup dalam menghadapi dinamika yang terus berkembang.

Sistem Digital Dinilai Perkuat Transparansi dan Kolaborasi

Salah satu usulan yang mendapat perhatian ialah pembangunan sistem informasi RPPLH berbasis digital.

Fraksi mengusulkan sistem tersebut terintegrasi dengan ekosistem Jogja Smart Province serta memanfaatkan data spasial dan data lingkungan yang diperbarui secara berkala.

Informasi yang tersaji diharapkan mencakup kualitas air, kualitas udara, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, indikator kebencanaan, hingga perubahan iklim.

Menurut fraksi, digitalisasi akan mendukung transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis data.

Sebagai penutup pandangannya, Fraksi Partai NasDem, PPP dan PSI menyatakan pada prinsipnya mendukung pembentukan Raperda RPPLH DIY Tahun 2026–2056 dengan berbagai masukan yang diharapkan dapat memperkuat implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.