Komisi D DPRD DIY Minta Persiapan Sekolah Rakyat di Kulon Progo Dikaji Matang
 |
| Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu, saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) Terintegritas 1 Kulon Progo. (Ekspos Jogja/Chaesar Ramadandi Prasetyo) |
Mewujudkan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan menyiapkan bangunan. Program ini juga harus ditopang perencanaan yang matang agar benar-benar mampu membuka akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hal itu menjadi salah satu sorotan Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu, saat melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke lokasi Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 di Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memonitor upaya pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pendidikan di Sekolah Rakyat.
Komisi D Soroti Kesiapan Program
Dalam peninjauan tersebut, Dwi Wahyu menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dipersiapkan sebelum program berjalan optimal. Salah satunya adalah jenjang pendidikan yang saat ini baru mencakup SD hingga SMP.
Menurutnya, keberadaan SMK perlu dipertimbangkan agar peserta didik memiliki pilihan setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dengan demikian, lulusan dapat melanjutkan pendidikan maupun memiliki bekal keterampilan untuk memasuki dunia kerja.
Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia di sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Kebutuhan tenaga pendidik, termasuk guru, dinilai harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Perlu Sinergi Pusat dan Daerah
Dwi Wahyu juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat menyesuaikan kebutuhan lokal.
Menurutnya, keterlibatan perangkat daerah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Dalam proses persiapan, sejumlah OPD telah dilibatkan sesuai bidang masing-masing, mulai dari penyediaan data, aspek pendidikan, hingga kesiapan infrastruktur.
Ia berharap kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
 |
| Ketua Komisi D DPRD DIY, Dwi Wahyu, beserta jajarannya saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat (SR) Terintegritas 1 Kulon Progo. (Ekspos Jogja/Chaesar Ramadandi Prasetyo) |
 |
| Pengelola Sekolah Rakyat (SR) Terintegritas 1 Kulon Progo saat menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD DIY. (Ekspos Jogja/Chaesar Ramadandi Prasetyo) |
Kajian Lokasi Jangan Diabaikan
Selain aspek pendidikan, Dwi Wahyu menilai pembangunan Sekolah Rakyat harus diawali dengan kajian kebutuhan dan kajian tata ruang yang komprehensif.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk pasokan air, sebelum pembangunan dimulai. Langkah tersebut dinilai penting agar sekolah dapat beroperasi secara optimal setelah selesai dibangun.
Lahan Produktif Diminta Tetap Terjaga
Dalam kesempatan itu, Dwi Wahyu turut mengingatkan agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengorbankan lahan pertanian yang masih produktif.
Ia mendorong pemerintah memanfaatkan lahan yang kurang produktif sehingga pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan tanpa mengurangi luas lahan pertanian yang berperan dalam menjaga ketahanan pangan.
Menurutnya, dengan perencanaan yang matang, koordinasi lintas instansi, serta pemilihan lokasi yang tepat, Sekolah Rakyat Terintegrasi di Lendah diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen efektif dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di DIY.
