APBD DIY 2026 Berubah, Sri Sultan HBX Pastikan Warga Jadi Prioritas
Ada perubahan cukup besar dalam struktur anggaran DIY untuk 2026. PAD diproyeksikan naik, tetapi pendapatan transfer dari pemerintah pusat justru turun dari Rp3,24 triliun menjadi Rp2,66 triliun.
Rancangan Perubahan APBD DIY 2026 menunjukkan perubahan cukup besar pada struktur pendapatan dan belanja daerah. PAD diproyeksikan naik, tetapi pendapatan transfer turun ratusan miliar rupiah, sehingga pemerintah harus menentukan program yang tetap dipertahankan.
Perubahan itu ikut menjadi sorotan DPRD DIY dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026. Pemerintah daerah kini harus menjaga target pembangunan dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.
Dalam jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah.
"Meskipun terjadi penurunan belanja daerah, Pemda DIY tetap berupaya mempertahankan dukungan terhadap program dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat," ungkapnya.
Di sisi pendapatan, ada kondisi yang cukup berbeda. PAD justru direncanakan meningkat dari Rp1,80 triliun menjadi Rp1,86 triliun atau bertambah sekitar Rp55,88 miliar.
Kenaikan PAD itu diharapkan berasal dari sejumlah langkah, mulai dari digitalisasi pelayanan perpajakan, perluasan basis pajak, pemutakhiran data hingga optimalisasi aset daerah dan dividen BUMD.
Masalahnya, kenaikan PAD tersebut belum menutup penurunan pendapatan transfer yang mencapai sekitar Rp583,77 miliar.
Karena itu, penyesuaian juga dilakukan pada sisi belanja. Pemerintah menyebut fokus kegiatan dipertajam agar program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap mendapat dukungan.
Prioritas yang disebut pemerintah antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan wilayah dan penurunan kemiskinan. Masing-masing mendapat porsi 19,60 persen, 19,40 persen dan 10,76 persen dalam enam fokus tematik APBD 2026.
Dana Keistimewaan juga tetap masuk dalam skema pembiayaan prioritas. Hingga 22 September 2026, realisasinya tercatat Rp549,45 miliar atau 68,68 persen.
Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut antara lain untuk penurunan kemiskinan, kebudayaan, kelembagaan, pertanahan dan tata ruang. Sementara sektor ekonomi diarahkan pada penguatan UMKM, agromaritim dan penanganan kemiskinan ekstrem berbasis data.
DPRD DIY juga menyoroti kemampuan pemerintah meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga efektivitas belanja. Pemerintah menjawabnya dengan rencana optimalisasi Barang Milik Daerah melalui skema sewa dan kerja sama serta peningkatan kontribusi BUMD, dividen BUMD dalam Perubahan APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp137,96 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pembahasan Perubahan APBD DIY 2026 kini bukan sekadar soal perubahan angka pendapatan dan belanja. Ada ruang fiskal yang menyempit, sementara pemerintah tetap harus menunjukkan program mana yang benar-benar dianggap penting untuk dipertahankan.
Pembahasan antara DPRD DIY dan Pemda DIY selanjutnya akan menentukan bagaimana perubahan anggaran tersebut diterjemahkan ke dalam program dan belanja daerah.
