Pelatihan Kerja Mahal? DPRD DIY Dorong Skema Pelatihan Terjangkau

Komisi D DPRD DIY soroti rendahnya partisipasi warga DIY di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Padahal, pelatihan ini terbukti bisa buka jalan kerja ke luar negeri, termasuk magang ke Jepang.

Data menunjukkan peserta dari DIY cuma 10–15% dari total di beberapa LPK. Artinya, warga lokal belum banyak manfaatin peluang pelatihan kerja yang tersedia di wilayah mereka sendiri.

Muhammad Syafi’i, Sekretaris Komisi D, bilang perlu sosialisasi masif biar masyarakat tahu dan tertarik ikut pelatihan. LPK bisa bantu naikin daya saing tenaga kerja DIY secara global.

Contohnya LPK High Global (HIGLOB) di Sleman. Kurikulumnya oke dan peluang kerja ke Jepang pun terbuka. Sayangnya, belum banyak warga DIY yang daftar dan ikut programnya.

Masalah utama? Biaya pelatihan. Untuk program magang Jepang, biaya bisa tembus Rp30–40 juta selama 3 bulan. Angka segitu jelas berat buat sebagian besar calon peserta.

Karena itu, Komisi D dorong adanya skema pembiayaan alternatif. Misalnya, kolaborasi antara pemda, LPK, dan sektor swasta buat bantu peserta kurang mampu tetap bisa ikut pelatihan.

Komisi D janji terus kawal kebijakan dan anggaran yang mendukung LPK. Harapannya, makin banyak warga lokal ikut pelatihan, angka pengangguran turun, dan kualitas SDM DIY makin naik.