Datang Baik-Baik dan Demokrasi Tetap Jalan Tanpa Orasi

Kalau mahasiswa datang ke gedung DPRD, biasanya publik langsung teringat dua hal, demonstrasi dan spanduk. Kali ini tidak, yang datang justru dialog. Tanpa teriak-teriak. Tanpa bakar ban. Cuma obrolan serius, plus secangkir kopi birokrasi.

Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufik, menerima audiensi BEM KM Fakultas Hukum UMY dalam agenda bertajuk Jembatan Aspirasi. Nama acaranya saja sudah terdengar penuh harapan. Seolah aspirasi memang perlu jembatan, bukan sekadar megafon.

Dalam forum itu, Imam Taufik mengingatkan satu hal yang sering bikin mahasiswa geleng-geleng kepala. Aspirasi itu tidak cukup cuma lantang, tapi juga harus berbasis data dan lewat jalur konstitusional. Pendek kata, idealisme boleh tinggi, tapi prosedur tetap harus dihormati.

Mahasiswa, kata Imam, punya posisi strategis sebagai agen perubahan. Tapi agen perubahan versi DPRD tampaknya bukan yang hobi viral, melainkan yang sabar membaca undang-undang dan telaten mengawal kebijakan dari dalam sistem. Sebuah nasihat yang terdengar masuk akal, meski sering terasa bertabrakan dengan realitas lapangan.

Dalam dialog yang berlangsung di Ruang Ragab DPRD DIY itu, mahasiswa FH UMY tak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa sejumlah isu klasik tapi belum juga tamat. Anak-anak yang masih tercecer dari akses pendidikan layak, pengawasan kebijakan publik yang lemah, hingga nasib PKL Malioboro yang terus berada di persimpangan antara penataan dan penggusuran.

 Isu pendidikan menjadi salah satu sorotan. Imam Taufik menjelaskan bahwa DPRD DIY mendorong kebijakan afirmatif melalui sekolah negeri, beasiswa, serta pengawasan anggaran pendidikan. Sebuah jawaban normatif yang penting, meski publik tentu berharap dampaknya lebih terasa daripada sekadar tertulis di laporan tahunan.

Soal pengawasan kebijakan, DPRD menegaskan fungsinya bukan hanya mengkritik eksekutif, tapi memastikan program pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat. Dalam bahasa yang lebih sederhana, mengawal agar kebijakan tidak berhenti di baliho dan spanduk peresmian.

Audiensi ini juga dihadiri dosen pembimbing BEM, yang menilai forum semacam ini sebagai ruang belajar demokrasi. Belajar bahwa menyampaikan aspirasi bukan cuma soal berani bersuara, tapi juga memahami bagaimana suara itu bisa benar-benar didengar, atau setidaknya dicatat dalam risalah rapat.

Pertemuan ditutup dengan komitmen komunikasi berkelanjutan antara DPRD DIY dan mahasiswa. Apakah komitmen itu akan berujung pada perubahan konkret atau sekadar arsip dokumentasi kegiatan, waktu yang akan menjawab.

Yang jelas, mahasiswa dan wakil rakyat sama-sama sepakat. Demokrasi tidak selalu harus gaduh. Tapi juga tidak boleh berhenti di ruang dialog ber-AC.